I. PENDAHULUAN
Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan
demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Hasil penelitian
menyatakan “ mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan
sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik
dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh “ (UNESCO
1949).
Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai “
tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik”. Keyakinan bahwa kehendak
rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak
kokohnya sistem politik demokrasi. Awal abad ini pun kita akan terus
menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh negara
berbarengan dengan isu – isu global lainnya seperti hak asasi manusia,
keadilan, masalah gender dan persoalan lingkungan hidup.
Pada saat ini, hampir semua negara mengaku bahwa sistem
pemerintahannya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan
pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara
tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang
tidak demokrng tidak demokratis atau negara otoriter.
II. PEMBAHASAN
Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan
dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 SM. Demokrasi yang
dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy),
artinya hak rakyat untuk membuat keputusan – keputusan politik dijalankan
secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan
karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (polis) yang penduduknya
terbatas pada sebuah kota dan dae yang penduduknya terbatas pada sebuah kota
dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Meskipun ada
keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan, misalnya para anak,
wanita dan para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan.
Dengan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk
yang terus bertambah, maka keadaan seperti diatas dalam demokrasi secara
langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan, dengan
alasan sebagai berikut :
1. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang
jumlahnya cukup banyak
2. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah
yang banyak sulit dilakukan
3. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai,
karena sulitnya memungut suara dari peserta yaang hadir
4. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit
sehingga membutuhkan orang – orang yang secara khusus berorang – orang yang
secara khusus berkecimpung dkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.
Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar
rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuklah badan perwakilan
rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat
tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mulailah dikenal
“demokrasi tidak langsung” atau “demokrasi perwakilan”.
Menurut Hennry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah
sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Menurut Samuel Huntington, sistem politik sebagai demokratis
sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu
dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem
itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk
dewasa berhak memberikan suara.
Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua
(Maswadi Rauf, 1997), yaitu :
a. Kebebasan / persamaan (freedom / equality) dan
b. Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)
Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan
dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari
usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bagian tak terpisahkan
dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi
adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi
tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya
merupakan pelembagaan dari kebebasan.
Demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi Desa
Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah
mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan tidak dalam tingkat
kenegaraan. Di tingkat bawah, bangsa Indonesia telah berdemokrasi, tetapi
ditingkat atas Indonesia pada masa lalu adalah feodal. Menurut Mohammad Hatta
dalam Padmo Wahyono (1990), desa – desa di Indonesia sudah menjalankan
demokrasi, misalnya pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang
disebut “demokrasi asli”.
Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur, yaitu :
1) Rapat
2) Mufakat
3) Gotong royong
4) Hak mengadakan protes bersama
5) Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut
Demokrasi desa bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia
modern. Namun, kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi
konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Moh.
Hatta harus meliputi 2 (tiga) hal, yaitu :
1) Demokrasi di bidang politik
2) Demokrasi di bidang ekonomi
3) Demokrasi di bidang sosial
2. Demokrasi Pancasila
Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di
Indonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu
seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil dan menguntungkan bangsa.
Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi sebagai :
1) Cita – cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman
dalam membuat dan menilai keputusan politik
2) Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai
bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi
Nilai – nilai dari setiap sila pada pancasila, sesuai dengan
ajaran demokrasi bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, pancasila
sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai –
nilai luhur pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan
pilar – pilar demokrasi modern.
Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun
sempit, sebagai berikut :
1) Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat
yang didasarkan pada nilai – nilai pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan
sosial
2) Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari
periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut,
Mirriam Budiardjo (1997) dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi
Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa yaitu :
a) Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi
parlementer
b) Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin
c) Masa Republik III, yaitu masa demokrasi pancasila yang
menonjolkan sistem presidensiil
Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi
Indonesia terdiri atas :
a) Periode masa revolusi kemerdekaan
b) Periode masa demokrasi parlementer (representative
democracy)
c) Periode masa demokrasi terpimpin (guided democracy)
d) Periode pemerintahan orde baru (pancasila democracy)
Pada masa transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi
pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik
antar bangsa sendiri. Antara tahun 1998 sampai tahun 1999 dianggap tahun yang
penuh dengan gejolak dan kerusuhan. Beberapa kasus kerusuhan tersebut antara
lain :
a) Kerusuhan di Aceh
b) Kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Timur
c) Konflik di Ambon, Maluku, Kalimantan Tengah dan lain –
lain
Demokrasi yang diperjuangkan di era transisi ternyata
membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan kerusuhan dimana – mana. Hal ini tentu
saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia. Dari
pengalaman diatas, ternyata membangun demokrasi tidak hanya dengan menciptakan
lembaga - lembaga demokrasi dan memberi iklim kebebasan, tetapi juga harus
ditunjang dengan sikap hidup demokratis para penyelenggara negara maupun warga
negara. Tanpa sikap hidup demokratis dan berpegang pada nilai – nilai demokrasi
maka demokrasi yang diperjuangkan justru mengundang timbulnya anarki dan
kerusuhan.
Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden
2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan.
Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai
sarana kesejahteraan dan keadilan rakyat.
4. Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
Berdasarkan pembagian sistem politik, ada dua pembedaan
yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi (Samuel
Huntington, 2001). Sistem politik demokrasi didasarkan pada niali, prinsip,
prosedur dan kelembagaan yng demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini
mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan
memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem
politik demokrasi.
Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi
sebagai pilihan sistem politiknya. Cita – cita demokrasi sudah menjadi cita –
cita para pendiri negara (Frans Magnis Suseno, 1997). Namun sejak awal,
perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami masa pasang surut demokrasi,
sesuai dengan konteks zamannya.
Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat
dalam :
a) Pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 yaitu “…maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat….”
b) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.
5. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
Pokok – pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut
:
a) Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi
yang luas. Disamping adanya pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah yang
memiliki hak otonom
b) Bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem
pemerintahan presidensiil
c) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
untuk masa jabatan 5 tahun
d) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR
maupun DPR. Disamping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan
e) Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan anggota
MPR.
g) Sistem multipartai, banyak sekali partai politik yang
bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir orde baru, pemilu tahun 1999
diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik
h) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta
sebuah Mahkamah Konstitusi
i) Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan
dan Komisi Yudisial
6. Masa Depan Demokrasi
Demokratisasi telah menjadi isu global bebarengan dengan isu
hak asasi manusia dan persoalan lingkungan hidup. Semua optimis dan berharap
akan masa depan demokrasi. Namun demikian, masa depan demokrasi bergantung pada
persyaratan – persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Bagi kebanyakan
negara berkembang atau baru, tuntutan yang tergesa – gesa dan cepat untuk
melaksanakan demokrasi ternyata banyak mengalami kegagalan. Praktik politik
yang terjadi menyimpang dan jauh dari cita – cita demokrasi yang diharapkan.
Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dari sistem diktator
maupun rezim militer kearah sistem politik demokrasi. sisi dari sistem diktator
maupun rezim militer kearah sistem politik demokrasi. Negara – negara maju dan
demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa staabilitas,
pertbilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa berkembang. Namun
ternyata pengalaman pemerintahan transisi di negara – negara Afrika dan Amerika
latin menimbulkan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Setidaknya
ada 5 (lima) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara –
negara berkembang (David Beetham dan Kevin Boyle, 2000), yaitu sebagai berikut
:
a) Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehinga
memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara.
b) Tersedianya kebutuhan – kebutuhan dasar bagi kepentingan
survive warga negara seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.
c) Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan
terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara.
d) Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap
toleransi dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara khususnya masyarakat
pemilih.
e) Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan
sumber – sumber publik secara efisien.
f) Pengakuan yang berkelanjutan dari negara – negara
demokratis terhadap praktik demokrasi yang berjalan dan secara khusus bersedia
menawarkan pelatihan dan penyebarluasan praktik demokratis yang baik dan kredibel.
Pendapat lain menyatakan, diperlukan 5 (lima) kondisi yang
dianggap mendukung pembangunan demokrasi yang stabil (Soerensen, 2003), yaitu
sebagai berikut :
a) Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan,
yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan
b) Terdapatnya organisasi masyarakat pluralis yang modern
dan dinamis
c) Potensi konflik dalam pluralisme subkultural
dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi
d) Diantara penduduk negeri, khususnya lapisan politik
aktif, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan
lembaga demokrasi
e) Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat
menghambat atau mendukung secara positif
Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan
kuat atas keberhasilan orde baru memajukan pendidikan dan kesehatan warga
negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan semakin banyaknya kelas menengah
terdidik membawa harapan bagi demokrasi di Indonesia, setidaknya memberi basis
bagi berkembangnya tradisi dan nilai – nilai demokrasi di masyarakat. Harapan
lain adalah semakin kuatnya peranan media massa dalam proses pendidikan politik
dan kontrol negara, tingkat urbanisasi dan mobilitas tinggi warga negara yang
memungkinkan terjadinya pluralisasi dan heterogenisasi. Kondisi – kondisi
seperti ini cukup berarti bagi berkembangnya nilai – nilai dan tradisi
demokrasi, sebuah landasan hakiki bagi berjalannya lembaga – lembaga demokrasi
di tingkat masyarakat maupun negara.
Pelembagaan nilai demokrasi membutuhkan waktu lama dan
kadang menjemukan sehingga perlu pendidikan demokrasi secara kontinu.
Selanjutnya pembentukan lembaga politik demokratis dapat dilakukan sambil
secara terus menerus menyebarkan dan menegakkan nilai – nilai demokrasi.
Institusi – institusi demokrasi yang selama masa orde baru lebih sekedar
pelengkap dapat dilanjutkan dan diberdayakan berdasarkan fungsinya dalam sistem
politik demokratis.
III. KESIMPULAN
Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua
macam, yaitu :
1) Demokrasi langsung
Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya
dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang – undang
2) Demokrasi tidak langsung
Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan
melalui pemilihan umum
Untuk negara – negara modern, penerapan demokrasi tidak
langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain lain :
a) Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan
musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan
b) Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan
dan tantangan hidup semakin banyak
c) Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri – sendiri
di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan
pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara
Disamping adanya nilai – nilai demokrasi, untuk terwujudnya
sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga – lembaga demokrasi yang menopang
sistem politik tersebut. Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi dalam
suatu negara terdapat dua hal penting, antara lain :
a) Tumbuh dan berkembangnya nilai – nilai demokrasi yang
menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
b) Terbentuk dan berjalannya lembaga – lembaga demokrasi
dalam sistem politik dan pemerintahan
Pendidikan Kewarganegaraan.
