Apa saja yang ada di dalam Perencanaan Fisik Pembangunan

  Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas:

• Membantu Kepala BAPPEDA dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang perencanaan fisik dan prasarana.
• Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan fisik dan prasarana wilayah.
• Menyusun perencanaan pembangunan bidang PU, Perumahan, Perhubungan, LH dan penataan ruang.
• Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan bidang PU, Perumahan, perhubungan, LH dan penataan ruang.
• Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah.
• Melakukan dan mengkordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana Wilayah yang meliputi bidang PU, Perumahan, Perhubungan, LH dan Penataan ruang dalam rangka pelaksanaan RENSTRA Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
• Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
• Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dibagi menjadi dua Sub Bidang yaitu, Sub Bidang Tata Ruang & Lingkungan dan Sub Bidang Prasarana Wilayah.

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan 
Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas:

• Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di bidang tat ruang dan lingkungan.
• Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Tata Ruang dan Lingkungan yang serasi.
• Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan.
• Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan sub bidang Tata Ruang dan Lingkungan.
• Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.
• Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
• Melaksanakan tugas laun yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bidang Prasarana Wilayah
Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas:

• Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di Sub Budang Prasarana Wilayah
• Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang Prasarana Wilayah
• Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan PU, Perumahan dan Perhubungan.
• Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan Sub Bidang Prasarana Wilayah.
• Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.
• Memberikan saran dan pertimbangan kepada aasan sesuai dengan bidang tugasnya.
• Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Reformasi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak tahun 1998 telah mendorong adanya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus mengakomodasi kenyataan bahwa perencanaan pembangunan harus melalui proses demokratis, terdesentralisasi, dan mematuhi tata pemerintahan yang baik. Demikian pula proses perencanaan pembangunan harus melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang pemilihan umum langsung oleh rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih dibutuhkan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks. Â

Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengakomodasi seluruh tuntutan pembaharuan sebagai bagian dari gerakan reformasi. Perencanaan pembangunan nasional harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana pembangunan nasional dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang berupa penjabaran visi dan misi presiden dan berpedoman kepada RPJP Nasional.

Sedangkan untuk daerah, RPJM Nasional menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah (RPJMD). Di tingkat nasional proses perencanaan dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sifatnya tahunan dan sesuai dengan RPJM Nasional. Sedangkan di daerah juga disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP. Rencana tahunan sebagai bagian dari proses penyusunan RKP juga disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kementerian atau Lembaga, dan di daerah Renja-SKPD disusun sebagai rencana tahunan untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Rencana kerja atau Renja ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra serta prioritas pembangunan yang dituangkan dalam rancangan RKP, yang didasarkan kepada tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian pada tingkat Provinsi. Hasil dari Musrenbang Provinsi kemudian dibawa ke Musrenbang Nasional yang merupakan sinkronisasi dari Program Kementerian dan Lembaga dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Musrenbang ini menghasilkan Rancangan Akhir RKP sebagai pedoman penyusunan RAPBN.

 Sumber

dionsuarsyaf.architect

Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Pranata Pembangunan

Perikatan dan perjanjian adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan.

A. PERIKATAN

Perikatan dalam pengertian luas

Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya.

Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya.

Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.

Perikatan dalam pengertian sempit

Membahas hukum harta kekayaan saja, meliputi hukum benda dan hokum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda.

Peraturan Hukum Perikatan

Perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata dari pasal 1233-1456 KUH Perdata. Buku III KUH Perdata bersifat :

a. Terbuka, maksudnya perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asal tidak bertentangan dengan

undang- undang.

b. Mengatur, maksudnya karena sifat hukum perdata bukan memaksa tetapi disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Melengkapi, maksudnya boleh menambah atau mengurangi isi perjanjian karena tergantung pada kesepakatan.

Macam-Macam Perikatan

a. Perikatan bersyarat ( Voorwaardelijk )

Suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu ( Tijdsbepaling )

Perbedaan antara perikatan bersyarat dengan ketetapan waktu adalah di perikatan bersyarat, kejadiannya belum pasti akan atau tidak terjadi. Sedangkan pada perikatan waktu kejadian yang pasti akan datang, meskipun belum dapat dipastikan kapan akan datangnya.

c. Perikatan yang membolehkan memilih ( Alternatief )

Dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana yang akan ia lakukan.

d. Perikatan tanggung menanggung ( Hoofdelijk atau Solidair )

Diamana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Sekarang ini sedikit sekali yang menggunakan perikatan type ini.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Tergantung pada kemungkinan bias atau tidaknya prestasi dibagi. Pada hakekatnya tergantung pada kehendak kedua belak pihak yang membuat perjanjian.

f. Perikatan tentang penetapan hukuman ( Strafbeding )

Suatu perikatan yang dikenakan hukuman apabila pihak berhutang tidak menepati janjinya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dengan sejumlah uang yang merupakan pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak pembuat janji.

Unsur-unsur Perikatan

• Hubungan hokum

Maksudnya adalah bahwa hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pad apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya.

• Harta kekayaan

Maksudnya adalah untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum dibidang moral (dalam perkembangannya, ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan masyarakat).

• Para pihak adalah Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi

prestasi = debitur.

• Prestasi (pasal 1234 KUH Perdata), prestasi yaitu :

a. Memberikan sesuatu.

b. Berbuat sesuatu.

c. Tidak berbuat sesuatu.

Asas-Asas Dalam Hukum Perikatan

- Asas Kebebasan Berkontrak : Ps. 1338: 1 KUHPerdata.

– Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata.

– Asas Kepribadian : 1315 dan 1340 KUHPerdata.

• Pengecualian : 1792 KUHPerdata

1317 KUHPerdata

• Perluasannya yaitu Ps. 1318 KUHPerdata.

– Asas Pacta Suntservanda® asas kepastian hukum: 1338: 1 KUHPerdata.

B. PERJANJIAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan merupakan suatu yang sifatnya abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu yang bersifat kongkrit. Dikatakan demikian karena kita tidak dapat melihat dengan pancaindra suatu perikatan sedangkan perjanjian dapat dilihat atau dibaca suatu bentuk perjanjian ataupun didengar perkataan perkataannya yang berupa janji.

Asas Perjanjian

Ada 7 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya.

a. Asas sistem terbukan hukum perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur didalam buku III KUHP merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku III KUHP hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian.

c. Asas Personalitas

Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

d. Asas Itikad baik

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2. Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

e. Asas Pacta Sunt Servada

Asas ini tercantum didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHP yang isinya “Semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUHP sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam buku III KUHP tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

f. Asas force majeur

Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa.

g. Asas Exeptio non Adiempletie contractus

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.

Syarat Sahnya Perjanjian

a. Syarat Subjektif

   - Keadaan kesepakatan para pihak

   - Adanya kecakapan bagi para pihak

b. Syarat Objektif

   - Adanya objek yang jelas

   - Adanya sebab yang dihalalkan oleh hukum

 Sumber

dionsuarsyaf.architects 

Bagaimana tentang Hukum Pranata Pembangunan : UU & Per.Pemb.Nas - UU No. 24 Th. 1992 tentang Tata Ruang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1992

TENTANG

PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ruang wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia

Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan

yang strategis sebagai Negara kepulauan dengan keanekaragaman

ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi,

dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai

pengama lan Pancasila;

b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di

lautan, dan di udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan

sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang

berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata

lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan

lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

c . bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan

ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga

perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1982 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Tahun

1982 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun

1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang

udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya

hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak.

3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Rencana tata ruang adalah hasil pere ncanaan tata ruang.

5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan.

8. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasat kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan sumber daya buatan.

9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai

nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

BAB  II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal  2

Penataan ruang berasaskan :

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan

berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;

b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal  3

Penataan ruang bertujuan :

a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan

kawasan budi daya;

c . tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :

1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;

2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan

secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia;

4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

5) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB  III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal  4

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai

ruang sebagai akibat penataan ruang.

(2) Setiap orang berhak untuk :

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c . memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana

tata ruang.

Pasal  5

(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.

(2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal  6

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB  IV

PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal  7

(1) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung

dan kawasan budi daya.

(2) Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah

Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II.

(3) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi

kawasan pedesaan, kawasan perkotaan,  dan kawasan tertentu.

Pasal  8

(1) Penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan

wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara terpadu

dan tidak dipisah-pisahkan.

(2) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi

Daerah Tingkat I dikoordinasikan penyusunannya oleh Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk kemudian dipadukan ke dalam

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(3) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah

Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan penyusunannya oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kemudian dipadukan ke dalam

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang

bersangkutan.

Pasal 9

(1) Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II, disamping meliputi  ruang daratan, juga

mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur

dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penataan ruang lautan dan ruang udara diluar sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur secara terpusat dengan Undang-undang.

Pasal 10

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan perkotaan, dan

penataan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Nasional atau

wilayah Propinsi  Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah

Tingkat II.

(2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan penataan ruang kawasan perkotaan

diselenggarakan untuk :

a. mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang

optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan

manusia;

b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan

secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan

dengan tata kehidupan masyarakat;

c . mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan

mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam,

lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

(3) Penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk :

a. mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritas dalam

rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi Propinsi

Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;

b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan  fungsi kawasan budi daya;

c . mengatur  pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pertahanan keamanan.

(4) Pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10

dilakukan dengan memperhatikan :

a. lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar

lingkungan;

b. tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan

kemampuan kelembagaan.

Pasal 12

(1) Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta masyarakat.

(2) Tata cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal  13

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan

serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan

jenis perencanaannya secara berkala.

(3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan

Pasal 24 ayat (3).

(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau

penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal  14

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi

lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan

keamanan;

b. Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan

estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

(2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan

ruang, yang meliputi tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber

daya alam lainnya.

(3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan keamanan

sebagai subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya diatur

dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal  15

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang

beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan

secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana

tata ruang.

Pasal  16

(1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan :

a. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata

guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

b. perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak

penduduk sebagai warganegara.

(2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna

udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) butir a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal  17

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan

penertiban tentang pemanfaatan ruang.

Pasal  18

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk

pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

(2) Penerbitan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  V

RENCANA TATA RUANG

Pasal  19

(1) Rencana tata ruang dibedakan atas :

a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

c . Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam

peta wilayah Negara Indonesia, peta wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, peta

wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, dan peta wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II, yang tingkat ketelitiannya diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal  20

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan arahan

kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Negara, yang meliputi :

a. tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pertahanan keamanan;

b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional;

c . kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan

kawasan tertentu.

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berisi :

a. penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu

yang ditetapkan secara nasional;

b. norma dan kriteria pemanfaatan ruang;

c . pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi pedoman untuk :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antar wilayah serta keserasian antar sektor;

c . pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau

masyakarat;

d. penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II.

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah 25 tahun.

(5) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal  21

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I merupakan penjabaran

strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke

dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I, yang meliputi :

a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

c . pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat

I;

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Dae rah Tingkat I berisi :

a. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

b. arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan

tertentu;

c . arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian,

pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;

d. arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;

e. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan

lingkungan;

f. arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;

g. arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan

tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan

dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi pedoman untuk:

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

b. mewujudkan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan perkembangan

antar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor;

c . pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;

d. penataan ruang wilayah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I adalah 15 tahun.

(5) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal  22

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi :

a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat

II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II;

c . rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat

II;

d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya

Daerah Tingkat II;

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berisi :

a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

b. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan

tertentu;

c . sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan

perkotaan;

d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan

prasarana pengelolaan lingkungan;

e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan

penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan

keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II  menjadi

pedoman untuk :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II;

b. mewujudkan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan perkembangan

antar wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II serta keserasian

antar sektor;

c . penerapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau

masyarakat di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;

d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/ Kotamadya Daerah

Tingkat II;

e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

pembangunan.

(4) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II menjadi

dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

(5) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II adalah 10 tahun.

(6) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

ditetapkan dengan peraturan daerah.11 dari 13

Pasal  23

(1) Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan

perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah

nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Rencana Tata Ruang wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan, pedoman, tata cara, dan

lain-lain yang diperlukan bagi penyusunan rencana tata ruang kawasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB  VI

WEWENANG DAN PEMBINAAN

Pasal  24

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Peme rintah.

(2) Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang;

b. mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dala ayat (2) dilakukan dengan

tetap menghormati hak yang dimiliki orang.

Pasal  25

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan :

a. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;

b. menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab

masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal  26

(1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah

Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan

undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan telah

diperoleh dengan iktikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat

pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

Pasal  27

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan ruang wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pelaksanaan penataan ruang  dilakukan

Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari

Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya serta koordinasi

dengan Daerah sekitarnya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11

Tahin 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara

Republik Indonesia Jakarta.

(3) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal  28

(1) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyelenggarakan penataan

ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka diperlukan pertimbangan dan

persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal  29

(1) Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas mengkoordinasikan

penataan ruang.

(2) Tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk

pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya

yang berskala besar dan berdampak penting.

(3) Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(4) Penetapan mengenai perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) menjadi dasar dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang wilayah 13 dari 13

Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II.

BAB  VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  30

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB  VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  31

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Ordonansi Pembentukan Kota

(Stadvormingsordonantie Staatblad Tahun 1948 Nomor 168, keputusan letnan

Gubernur jenderal tanggal 23 Juli 1948 no. 13) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

 pada tanggal 13 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Sumber

dionsuarsyaf.architects